Rabu, 11 Mei 2011

Komunikasi dan Kebijakan Publik

..........@ mode mengelus dada.


Tadi pagi mampir sebentar di SPBU untuk mengisi BBM Premium ke motor. Tiba2 kaget dan ketawa bareng isteri....kenapa? Ada2 aja cara pemerintah buat rakyatnya tambah menangis dan ketawa. Tertulis di mesin pompa premium..."Premium adalah BBM untuk orang tak mampu"......Kunyuk...kampret...bego....Sepanjang jalan kami asyik bercanda dan meledek diri sendiri karena dinilai pemerintah sebagai orang tak mampu.


Jadi ingat, uneg2 teman X saat nebeng mobil teman Y. Si X cerita kalo dia s4 nyampein ke petugas SPBU waktu ngisi premium ke motor.."Mas...stiker itu cabut donk..kita bukan tidak mampu...wong harga berapapun ditetepkan pemerintah, kita tetap beli itu premium....kalo beli di atas premium...kan boros karena spesifikasi motor ini premium...Mas SPBU hanya jawab.."Pak kita hanya menjalanakan tugas..ini dari pemerintah"...Emang kelewatan...tak berani bertanggung jawab pemerintah..asal buat!


Siapa atau apa yang membuat informasi ini. Bagaimana cara pemerintah mengkomunikasikan kebijakan kepada publik?


Kebijakan publik tentang BBM premium diluncurkan karena subsidi BBM > premium dicabut. Kenapa main asal luncur kebijakan yah?....Maksud hati nak nyasar pengguna kendaraan mewah...yang kena "hina" justru rakyat non kendaraan mewah. Komunikasi publik apa yang dipake pemerintah?.....Komunikasi kaca mata kuda....bingung mereka.


Pemerintah memvonis yang beli premium tidak mampu. Lalu indikator orang miskin masih aja sama seperti yang sudah-sudah...ato mau muncul indikator orang tidak mampu....? Plin plan ya pemerintah ini.


Kalo emang tujuan stratejiknya mau menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar...yang siapkan dulu dan sinkronkan semua indikator yang sudah ada tentang orang miskin/tak mampu, juga perindustrian kendaraan bermotor terkait spesifikasi BBM, lalu sarana lainnya (penindakan hukum, ketersediaan BBM, dll).


Tapi mungkin yah...semua persiapan di atas tidak bisa dikelola oleh pemerintah..lalu bingung dan main terapkan aja. Kebijakan publik itu bukan hanya aspek materi saja (kuantitas, fisik, implementasi di lapangan, pengawasan)...aspek non material (humaniora/sosial budaya) perlu dipahami. Apa efek dan dampak kata2 orang tidak mampu itu? Data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS (pemerintah)...boong donk...artinya pemerintah berbohong. Angka kemiskinan lebih banyak dari data BPS...karena BBM premium banyak yang beli..ya iyalah..orang yang sangat miskin mau beli premium untuk apa? makan aja susah, sekolah susah, apalagi naik sepeda motor premium....


Gila....belajar yang benar lah pemerintah dan pakar2nya. Komunikasi dan kebijakan publik kalian...amburadul....


Semoga cepat sadar!!!!!!!


Salam SEHAT dari rakyat yang divonis sebagai golongan tidak mampu!

0 komentar: