Efektif & Efisiensi: Belajar dari Budaya Korporat

Dear Temans,

Secara sederhana, efektif dapat diartikan sebagai pencapaian suatu tujuan dengan pengelolaan sumber2 yang benar dan tepat. Efisiensi dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber2 dengan nilai2 hemat, tepat dan layak.

Nah bagaimana dengan Budaya Korporat? Selama ini, bila menengok kasus2 privatisasi, sering ada anggapan keliru bahwa korporatisasi cenderung menuju pada pembentukan budaya yang individualistis dan mengejar nilai2 ekonomi saja tanpa memperdulikan kesejahteraan umum.

Menurut Prof. Rhenald Kasali, PhD, dalam Pidato Ilmiah dalam acara Wisuda Pascasarjana UI, 5 Februari 2005 yang berjudul Korporatisasi & Transformasi Kultural: Sebuah Upaya Membentuk Karakter Bangsa Melalui "Korporat" Yang Sehat, nilai2 (budaya) dan cara kerja utama korporat ada 10, yaitu:
1. Kepuasaan pelanggan
2. Proses yang efisien
3. Adaptif dan inovatif
4. Pencatatan resmi dan transparansi
5. Standar mutu
6. Proses pembelajaran (learning)
7. Citra positif
8. Penghargaan terhadap prestasi
9. Kompetitif
10. Standar etika.

Lalu apa kaitan 3 pengertian di atas dengan realita sehari-hari? Mari kita tengok, mumpung udah ada UU Keterbukaan Informasi Publik, sekarang dokumen anggaran pembangunan sudah dapat diakses oleh publik. Bila ditengok lebih cermat dan dihitung, berapa banyak alokasi untuk perjalanan dinas, dengan "rumah" kegiatan berupa pembinaan, sosialisasi, diskusi, dll. Pada masa kini, sudah banyak teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat dijadikan tools untuk mengelola "rumah" dari kegiatan2 di atas.

Bila menengok cara kerja media tv, sering kita lihat telewawancara, telereport, dan tele2 lain, yang secara hitung2an sangat efektif dan efisien. Ini adalah teknologi masa kini dan sudah friendly! Namun, di dalam institusi publik, masih banyak yang belum tergugah, mau, paham, dan mengaplikasikan. Bila iya, berapa banyak realokasi anggaran dari alokasi "rumah2" tadi yang dapat digunakan untuk pembangunan yang lebih penting dan segera.

Dalam orasinya, Prof. Kasali mengkategorikan 4 lembaga yang sudah layak dan seharusnya melakukan transformasi menuju korporatisasi, yaitu: 1) Badan2 pemerintah (kementerian dan lembaga non kementerian), BUMN/D, 3) Badan2 non usaha milik negara (universitas, hospital), dan 4) Badan2 usaha swasta/private company yang dikelola oleh pendiri/keluarga tradisional.

Bagaimana dengan badan2 pemerintah yang tidak menjalankan kegiatan ekonomi produktif? Sebenarnya bukan ini (kegiatan ekonomi produktif) masalahnya namun, badan2 tersebut harus mampu berevolusi dan mengadopsi budaya2 korporat untuk melayani publik secara entrepreneurial  dan efisien. Sudah mulai banyak, badan2 pemerintah yang telah seperti ini, dapat dilihat dari indikator sederhana, yaitu: situs2 elektronik dari badan2 tersebut yang selalu informatif dan adaptif.

Sampai sekarang ini terus digalakkan pemangkasan birokrasi, walaupun dari data2 perbandingan layanan birokrasi antar negara, NKRI masih termasuk kategori banyak birokrasi. Ini adalah tantangan dalam reformasi birokrasi atau bahasa globalnya berbudaya korporat. Tantangan utama untuk badan2 pemerintah adalah ianya masih BERPERILAKU bahwa:
1. Layanannya bukan mengejar keuntungan (uang/ekonomi), padahal keuntungan tidak diidentikkan dengan uang/ekonomi, namun lebih jauh adalah manfaat (benefit) dan dampak positif (impact) terhadap kesejahteraan publik
2. Pemanfaatan anggaran dilihat dari tingkat penyerapan, walaupun di atas kertas perencanaan sudah berbasis data
3. Pemerintah sesuai konstitusi harus menjamin kesejahteraan penduduk, sehingga masih ada subsidi, bantuan dan stabilisasi neraca. Untuk hal ini, sering terjadi revisi anggaran yang cenderung menjadi pengurangan, padahal di awal perencanaan sudah seharusnya diantisipasi
4. Kreatif dan inovatif  belum terbuka untuk diaplikasikan, padahal 2 hal ini adalah kunci untuk berkinerja yang efektif dan efisien. Susah mencari pegawai yang dulunya kreatif dan inovatif, setelah menjadi pejabat publik/negara, tetap kreatif dan inovatif. Apalagi mencari pegawai yang tinggi budaya kreatif dan inovatifnya. Ini terkait juga dengan dukungan lingkungan, mungkin?
5. Prosedural dan loyal adalah melaksanakan perintah atasan, ini terkait dengan No. 4 karena bisa mematikan budaya kreatif dan inovatif, padahal prosedural dan loyal bisa juga diidentikkan dengan cerdas, tanggap, kreatif, inovatif, dan disiplin
6. Penilaian kinerja bukan berdasarkan keparipurnaan, mulai dari input, proses s/d hasil, padahal dengan cara ini motivasi dan kenyamanan bekerja menjadi lebih tinggi. Akibatnya masih saja ada kesenjangan kesejahteraan yang jauh antara pegawai level atas, menengah, pertama, dan biasa. Inipun masih ditambah bahwa rerata antar level sama, padahal tanggung jawab dan wewenang dan prestasi tentu berbeda
7. Budaya dalam lingkungan/organisasi kerja masih banyak toleransi dan kebersamaan yang sering disalahaplikasikan, padahal harus berdasar komitmen untuk melaksanakan misi dan mencapai tujuan. Pernah dengarkan bahwa di NKRI ini ada korupsi berjamaah? Atau ".....ah dia juga kecipratan koq, walaupun tidak berbuat (mengambil) langsung"
8. Taat prosedur/kesetiaan, kenyamanan, dan stabilitas adalah hal yang utama, padalah sebagai suatu organisasi, harus cerdas mengelola modal sosial (jaringan, nilai dan kepercayaan), modal manusia, dan modal ekonomi. Di sini, yang dikedepankan adalah bagaimana menciptakan pelanggan (publik) yang puas/nyaman, memberi informasi pada publik agar menilai citra badan2 pemerintah dengan realita, dan akhirnya dengan tercapainya 2 hal ini, kesejahteraan yang diterimapun adalah sesuatu yang murni dari hasil kinerja yang positif tadi.

Nah, tidak sulit bukan untuk berbudaya korporat dalam bekerja, baik sebagai individu, tim, maupun organisasi. Yang penting ada keterbukaan terhadap perubahan ini, agar perilaku yang muncul adalah perilaku yang memberi ruang bagi budaya korporat ini.

Salam SEHAT.